Kendari, Sultraklik.id - Keputusan Partai Nasional Demokrat (NasDem) memberhentikan La Ode Tariala memunculkan pertanyaan mengenai dasar dan proses pengambilan kebijakan di internal partai.
Transparansi dinilai penting agar masyarakat, khususnya konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) III Sulawesi Tenggara (Sultra), memahami alasan di balik keputusan tersebut.
Jurni menjadi salah satu pihak yang meminta NasDem memberikan penjelasan secara terbuka. Menurutnya, pemberhentian kader yang mendapat dukungan politik dari masyarakat semestinya disertai alasan yang jelas, termasuk ketentuan organisasi yang menjadi dasar keputusan apabila terdapat pelanggaran.
“Yang menjadi pertanyaan itu adalah mengapa pemecatan dari Partai NasDem ini dilakukan? Harus ada alasan yang dibuka secara publik, misalnya apakah ada pelanggaran pasal tertentu,” ujar Jurni, Senin (27/10/2026).
Ia menilai, penjelasan resmi diperlukan untuk mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat. Tanpa keterangan dari partai, keputusan terhadap La Ode Tariala berpotensi menimbulkan beragam tafsir, terutama di kalangan warga yang selama ini memberikan dukungan politik kepada yang bersangkutan.
Bagi Jurni, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut posisi seorang kader dalam struktur partai, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana aspirasi pemilih dipertimbangkan dalam keputusan politik yang memengaruhi representasi mereka.
“Jika pelanggaran tersebut tidak ditemukan, maka Partai NasDem harus menjawab dan menjelaskan kepada publik alasan pergantian Tariala ini,” katanya.
Jurni juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik tidak hanya dibangun melalui pemilihan umum. Proses pengambilan keputusan, keterbukaan dalam menyampaikan alasan, serta pertanggungjawaban kepada publik turut memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap partai.
Menurutnya, keputusan yang tidak disertai informasi memadai berpotensi menimbulkan kekecewaan di kalangan konstituen, khususnya mereka yang merasa telah memberikan mandat politik kepada La Ode Tariala.
“Mengganti orang tanpa ada persoalan hukum atau masalah yang berdampak besar secara hukum itu tidak benar. Ini sama saja merugikan konstituen yang memilih. Partai NasDem harus hati-hati karena tindakan seperti ini bisa merusak kepercayaan masyarakat di Sulawesi Tenggara,” tegasnya.
Selain itu, Jurni menyinggung kontribusi kader daerah dalam membangun dan mengembangkan organisasi partai. Ia menilai rekam jejak pengabdian kader, termasuk keterlibatan dalam pembangunan fasilitas dan kantor partai, layak menjadi bahan pertimbangan ketika pimpinan pusat mengevaluasi persoalan internal.
Ia juga meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem memastikan seluruh informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan telah diperiksa secara cermat. Klarifikasi dari pihak-pihak terkait dinilai penting agar kebijakan organisasi tidak hanya bertumpu pada informasi sepihak.
Hingga berita ini disusun, dasar resmi pemberhentian La Ode Tariala belum dijelaskan dalam keterangan Jurni yang diterima redaksi. Penjelasan dari pihak NasDem juga masih perlu dikonfirmasi untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai alasan keputusan tersebut.
Polemik ini pun memunculkan tuntutan agar NasDem memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Klarifikasi resmi dinilai penting agar publik dapat memahami persoalan secara proporsional dan tidak bergantung pada spekulasi.
Jurni menegaskan, NasDem perlu menjawab pertanyaan publik mengenai keputusan tersebut agar polemik tidak terus berkembang tanpa kejelasan.
“Keputusan mengganti La Ode Tariala tanpa alasan yang jelas ini adalah kekeliruan fatal yang harus dijawab dan dijelaskan oleh partai,” pungkasnya.
Redaksi Sultra Klik membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Partai NasDem maupun pihak terkait sesuai prinsip pemberitaan yang berimbang. (**)
Laporan : Arif W
Editor : Idris
