Kendari, Sultraklik.id - Dugaan tindakan pelecehan verbal, perundungan, hingga kekerasan fisik terhadap mahasiswa baru di lingkungan Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, menjadi sorotan.

Dua mahasiswa baru berinisial S dan F, angkatan 2026 yang saat ini masih duduk di semester satu, mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh sejumlah senior mereka dari angkatan 2024.

Berdasarkan keterangan S saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp pada Jumat (6/11/2026), dirinya diduga menjadi sasaran pembicaraan tidak pantas dalam sebuah grup percakapan. Foto pribadinya disebut disebarkan oleh salah seorang senior perempuan, kemudian diperbesar (zoom) dan diberikan reaksi yang dinilai merendahkan.

S mengaku tidak mengetahui secara pasti persoalan yang dibahas dalam grup tersebut. Namun, ia mengetahui adanya penyebaran fotonya setelah menerima kiriman tangkapan layar percakapan dari seorang teman.

Dalam percakapan tersebut, seorang senior laki-laki diduga memberikan komentar tidak pantas terhadap foto S dengan menyebut, "Suruh saja ini, damendesa."

Selain itu, S juga mengaku mendapatkan komentar yang menyinggung kondisi mental dan cara berbicaranya.

"Ada juga perempuan yang mengatakan kalau saya sering bertemu orang selalu gemetar, membawa-bawa soal mental health. Saya tidak terima. Dia juga bilang suara saya seperti mendesah," ungkap S.

S menduga persoalan tersebut bermula dari kesalahan pengetikan yang dilakukan temannya. Namun, dirinya justru ikut terseret dalam persoalan itu hingga fotonya diduga disebarkan di grup percakapan.

Ia mengatakan tidak mengetahui secara pasti jumlah orang yang terlibat dalam percakapan tersebut karena hanya menerima sebagian bukti berupa potongan tangkapan layar.

Sementara itu, mahasiswa lainnya berinisial F juga mengaku mengalami perlakuan yang diduga mengarah pada perundungan dan kekerasan fisik dari seniornya. Keterangan tersebut disampaikan F melalui percakapan WhatsApp pada Jumat (6/11/2026).

F menuturkan, dirinya kerap mendapat teguran dengan sebutan yang mengarah pada penilaian bahwa dirinya memiliki perilaku seperti perempuan.

Menurut F, hal tersebut diduga berkaitan dengan karakter pribadinya yang dinilai berbeda, seperti tertawa dengan suara keras, sering berteriak, serta lebih banyak bermain dan bergaul dengan teman perempuan.

F mengaku tidak menerima pelabelan tersebut karena merasa tidak pernah melakukan sesuatu yang menjadi alasan bagi seniornya untuk memperlakukannya demikian.

"Saya akui memang model saya lain, tetapi kalau mau disebut belok atau suka sesama jenis, sama sekali tidak. Saya masih ingat kodrat saya sebagai laki-laki," ungkap F.

Tak hanya mengaku mengalami pelecehan verbal, F juga menyebut pernah dipukul sebanyak dua kali pada bagian perut ketika berada di lokasi kegiatan bersama seniornya.

Ia mengatakan, pukulan tersebut membuatnya mengalami gangguan pada bagian lambung.

F juga menceritakan adanya dugaan pemberian sanksi terhadap mahasiswa baru apabila masih melakukan pelanggaran terhadap aturan yang disampaikan senior.

Menurut penuturannya, ketika seorang senior menanyakan bentuk sanksi yang harus diberikan jika mahasiswa baru kembali melanggar, salah seorang temannya menjawab dengan hukuman pukulan.

F mengaku langsung menyampaikan keberatan terhadap usulan hukuman tersebut.

Tidak berhenti di situ, F juga mengaku sempat diminta menjalani hukuman push-up sebanyak 100 kali. Namun, ia menolak karena menilai kegiatan perkuliahan bukanlah tempat untuk menerapkan hukuman layaknya latihan militer.

"Saya tidak terima, Kak. Karena kita kuliah, bukan latihan militer," kata F menirukan jawabannya saat itu.

Keterangan kedua mahasiswa tersebut merupakan pengakuan berdasarkan hasil wawancara yang masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan.

Sultraklik.id masih berupaya menghubungi pihak senior yang diduga terlibat serta pihak Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UHO untuk memperoleh penjelasan dan keterangan berimbang.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini guna memastikan pemberitaan tetap berimbang dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (**) 


Laporan : Redaksi